Warga Penerima Bantuan Korban Banjir Urus NIB di MPP Padang
19 November 2026

Warga Penerima Bantuan Korban Banjir Urus NIB di MPP Padang

Belakangan kantor Mal Pelayan Publik (PP) diserbu warga Kota Padang. Sebagian besar mereka merupakan pelaku usaha mikro terdampak bencana banjir di Kota Padang. Warga kota yang menjadi korban banjir apresiasi dengan perhatian pemerintah ini sebagai pancing dalam berusaha. Seperti pengakuan salah satu warga Lapai bernama Cici yang warungnya disebelah kantor pemuda Brandon Lapai. Warga kelurahannya sudah menerima bantuan tersebut sebanyak 37 orang. Besar harapannya juga dapat menerima bantuan tersebut karena ditengah kesibukan mencari nafkah, harus meninggalkan sementara waktu suaminya yang sakit stroke di rumah, seperti disampaikannya ketika menunggu antrian di MPP, Kamis (19/11/2026). Nilai bantuan Rp3 juta per pengusaha mikro yang lolos verifikasi. Pelaku usaha mikro terdampak bencana yang belum memiliki akses ke pembiayaan perbankan. Pengusaha mikro tidak mendaftar langsung ke Kementerian UMKM, melainkan melalui pendataan dan usulan pemerintah daerah (dinas terkait di tingkat kabupaten/kota). Data calon penerima diverifikasi melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan Dukcapil, SIKP, OJK, OSS, dan BKN, lalu disalurkan langsung ke rekening penerima. Kadis PMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi selalu berpesan pada ASN yang bertugas melayani warga yang mengurus NIB agar petugas pelayanan publik wajib bersikap ramah, santun, adil, tidak diskriminatif, dan profesional sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sikap ini menjadi wajah pemerintah dan menentukan kepercayaan masyarakat. Dan Sumatera Barat mendapatkan program Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro senilai Rp3 juta per penerima dari Kementerian UMKM. Untuk wilayah Sumatera Barat, Kementerian UMKM menyiapkan alokasi Rp115,77 miliar bagi 38.507 pengusaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota, dengan salah satu wilayah layanan berpusat di Kota Padang. Penyaluran Tahap I di Sumatera ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026, sementara pendataan kelebihan kuota dapat disimpan untuk tahap berikutnya. Informasi lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan usaha mikro terdampak bencana dapat dipantau pada berbagai media.

dpmptsp berita informasi