DPMPTSP Kota Padang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat dapat menikmati layanan dengan kepastian persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Dengan standar pelayanan yang transparan, mudah, dan akuntabel, DPMPTSP menjadi ujung tombak peningkatan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal.
SelengkapnyaMal Pelayanan Publik Kota Padang
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang merupakan wadah bertemunya berbagai layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi. Tempat ini menyediakan layanan yang lebih efisien, mudah, dan nyaman bagi masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik.
MPP menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan professional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang.
Selengkapnya
Layanan Perizinan
OSS
OSS (Online Single Submission) merupakan sistem informasi layanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
SIMBG
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
SKM
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah layanan yang dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
SINOPEN
Sistem Informasi Non Perizinan dan Perizinan Non OSS, dengan aplikasi SINOPEN yang dapat diakses oleh seluruh pemohon dan petugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mudah tidak terbatas ruang dan waktu bisa di akses kapan pun dan dimana saja.
Inovasi Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Baik
Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survei
Berita Terkini
Wako Padang Gelar Temu Ramah dengan Pelaku Usaha sektor Gastronomi
Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar temu ramah dengan para pelaku usaha sektor gastronomi di Kota Padang. Fadly Amran mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota dengan para pelaku usaha, dalam mengembangkan sektor gastronomi sebagai salah satu penggerak perekonomian. Ia juga mengungkapkan bahwa potensi ekonomi sektor gastronomi masih terus dikembangkan. Saat ini terdapat puluhan ribu pelaku usaha kuliner di Kota Padang. Selain itu, sektor perhotelan, travel umroh dan haji juga menyimpan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. #DPMPTSPKotaPadang #PerizinanBerusaha #PerizinanBerbasisRisiko #InvestasiPadang #OSS #KlarifikasiPerizinan #PengawasanPerizinan #PelayananPublik
Tim Visitasi Verifikasi di Klinik Pratama dr. Shendi tentang Penambahan Layanan Kesehatan
Padang - Hasil Tim Visitasi Klinik Kota Padang yaitu penambahan layanan IGD, perlu penambahan tenaga medis yaitu seorang dokter, seorang perawat dan seorang apoteker, Selasa (6/10/2026). Sesuai dengan aturan, jika adanya penambahan pelayanan kesehatan yaitu IGD, berarti pelayanan dilakukan dengan 3 shift. Total ketersediaan tenaga medis yaitu 4 dokter, 4 perawat dan 2 apoteker. Sementara, ketersediaan tenaga medis saat ini di klinik Pratama dr Shendi, Jalan Bandar Purus Padang yaitu 3 orang dokter, 3 orang perawat dan 1 orang apoteker. Tim visitasi terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Penambahan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau ruang tindakan darurat di klinik pratama memerlukan pemenuhan standar fasilitas, tenaga medis, dan perizinan operasional sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Persyaratan Utama Penambahan Layanan IGD Berdasarkan ketentuan Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik pratama dapat menyediakan ruang gawat darurat atau tindakan. Beberapa hal yang harus disiapkan meliputi: SDM Kesehatan: Kesiapan dokter umum dan perawat yang memiliki sertifikasi kegawatdaruratan (seperti BTCLS atau ACLS). Sarana dan Prasarana: Penyediaan ruang tindakan/gawat darurat khusus, akses keluar-masuk yang mudah dijangkau ambulans, serta sistem triase pasien (merah, kuning, hijau, hitam). Alat Medis Darurat: Perlengkapan resusitasi, tabung oksigen, alat pemantau tanda vital, dan obat-obatan penyelamat hidup (life-saving). Perizinan dan Koordinasi: Pengurusan penambahan layanan melalui Dinas Kesehatan setempat serta integrasi jejaring rujukan dan layanan darurat (seperti Call 119 / PSC). Visitasi klinik adalah kunjungan lapangan oleh instansi berwenang (Dinas Kesehatan dan DPMPTSP) untuk mengecek kesiapan fasilitas, tenaga medis, dan dokumen perizinan suatu klinik. Tujuan Visitasi Klinik yaitu untuk verifikasi perizinan guna memastikan data di sistem perizinan (seperti OSS) sama dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu tim juga melihat standar layanan, mengecek kelayakan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan pengelolaan limbah medis. Tim juga melihat mutu dan keamanan menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Aspek yang diperiksa tim visitasi berupa administrasi, legalitas badan hukum, izin lokasi, dan dokumen tenaga kesehatan. Termasuk fisik dan ruang tata ruang bangunan, kebersihan, serta ventilasi klinik. Fasilitas medis ketersediaan obat, alat kesehatan yang terkalibrasi, dan tempat pengelolaan limbah. Peningkatan status klinik dilakukan melalui proses akreditasi berkala untuk menjamin mutu dan standar pelayanan kesehatan. Tingkatan Status Akreditasi Klinik : Tidak Terakreditasi: Belum memenuhi standar penilaian. Terakreditasi Dasar: Memenuhi elemen standar minimal. Terakreditasi Madya: Memenuhi standar tingkat menengah. Terakreditasi Paripurna: Tingkat kelulusan tertinggi dengan pemenuhan standar yang sangat baik. Langkah Peningkatan Status : Pengajuan Permohonan: Dilakukan setelah klinik memiliki izin operasional dan beroperasi minimal 2 tahun (atau sesuai kebijakan regulasi aktif). Penilaian Mandiri (Self-Assessment): Mengevaluasi kesiapan fasilitas, SDM medis, dan SOP. Survei Akreditasi: Penilaian oleh lembaga resmi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Pelaporan Berkelanjutan: Wajib melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) secara rutin setelah mendapatkan status.
Tim Visitasi Verifikasi Penambahan Layanan Kesehatan di Klinik Pratama Simpang Anduring Padang
Padang - Hasil Tim Visitasi Klinik Kota Padang, sesuai dengan aturan, dengan adanya penambahan pelayanan kesehatan yaitu IGD, berarti pelayanan dilakukan dengan 3 shift di Klinik Pratama Simpang Anduring Padang, Selasa (6/10/2026). Sementara, ketersediaan tenaga medis saat ini di klinik Simpang Haru, perlu penambahan 1 orang apoteker dan operasional labor harus 24 jam. Total SDM yang tersedia di Klinik Simpang Anduring berjumlah 36 orang (30 wanita dan 6 pria). Tim visitasi terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Penambahan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau ruang tindakan darurat di klinik pratama memerlukan pemenuhan standar fasilitas, tenaga medis, dan perizinan operasional sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Persyaratan Utama Penambahan Layanan IGD Berdasarkan ketentuan Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik pratama dapat menyediakan ruang gawat darurat atau tindakan. Beberapa hal yang harus disiapkan meliputi: SDM Kesehatan: Kesiapan dokter umum dan perawat yang memiliki sertifikasi kegawatdaruratan (seperti BTCLS atau ACLS). Sarana dan Prasarana: Penyediaan ruang tindakan/gawat darurat khusus, akses keluar-masuk yang mudah dijangkau ambulans, serta sistem triase pasien (merah, kuning, hijau, hitam). Alat Medis Darurat: Perlengkapan resusitasi, tabung oksigen, alat pemantau tanda vital, dan obat-obatan penyelamat hidup (life-saving). Perizinan dan Koordinasi: Pengurusan penambahan layanan melalui Dinas Kesehatan setempat serta integrasi jejaring rujukan dan layanan darurat (seperti Call 119 / PSC). Visitasi klinik adalah kunjungan lapangan oleh instansi berwenang (Dinas Kesehatan dan DPMPTSP) untuk mengecek kesiapan fasilitas, tenaga medis, dan dokumen perizinan suatu klinik. Tujuan Visitasi Klinik yaitu untuk verifikasi perizinan guna memastikan data di sistem perizinan (seperti OSS) sama dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu tim juga melihat standar layanan, mengecek kelayakan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan pengelolaan limbah medis. Tim juga melihat mutu dan keamanan menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Aspek yang diperiksa tim visitasi berupa administrasi, legalitas badan hukum, izin lokasi, dan dokumen tenaga kesehatan. Termasuk fisik dan ruang tata ruang bangunan, kebersihan, serta ventilasi klinik. Fasilitas medis ketersediaan obat, alat kesehatan yang terkalibrasi, dan tempat pengelolaan limbah. Peningkatan status klinik dilakukan melalui proses akreditasi berkala untuk menjamin mutu dan standar pelayanan kesehatan. Tingkatan Status Akreditasi Klinik : Tidak Terakreditasi: Belum memenuhi standar penilaian. Terakreditasi Dasar: Memenuhi elemen standar minimal. Terakreditasi Madya: Memenuhi standar tingkat menengah. Terakreditasi Paripurna: Tingkat kelulusan tertinggi dengan pemenuhan standar yang sangat baik. Langkah Peningkatan Status : Pengajuan Permohonan: Dilakukan setelah klinik memiliki izin operasional dan beroperasi minimal 2 tahun (atau sesuai kebijakan regulasi aktif). Penilaian Mandiri (Self-Assessment): Mengevaluasi kesiapan fasilitas, SDM medis, dan SOP. Survei Akreditasi: Penilaian oleh lembaga resmi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Pelaporan Berkelanjutan: Wajib melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) secara rutin setelah mendapatkan status.
Informasi Terkini
🍽️ Mau buka usaha restoran?
Pastikan usaha kamu sudah lengkap PB UMKU-nya! Restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa tempat usaha memenuhi standar kebersihan & sanitasi.
Usaha makanan rumahan? Saatnya naik kelas! 🍱✨
Dengan PB UMKU dan SPP-IRT, produkmu resmi, aman, dan kepercayaan konsumen. Legalitas ini menjadi kunci untuk masuk toko, marketplace, hingga peluang penjualan yang lebih besar. 😎
Berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mal Pelayanan Publik Kota Padang periode September 2025
📊 masyarakat Hasil Survei: Total Responden: 351 Orang Nilai Rata-rata IKM: 91.72 Kategori: SANGAT BAIK (Indeks Mutu Pelayanan A) Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan kepercayaan yang diberikan. Penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di segala aspek, mulai dari persyaratan, kompetensi petugas, fasilitas, hingga penanganan pengaduan.
Lokasi
DPMPTSP Kota Padang
Mal Pelayanan Publik Kota Padang
Ingin Berkunjung ke DPMPTSP Kota Padang?
Jadwalkan kunjungan Anda sekarang dan dapatkan pelayanan terbaik dari kami