DPMPTSP Kota Padang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat dapat menikmati layanan dengan kepastian persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Dengan standar pelayanan yang transparan, mudah, dan akuntabel, DPMPTSP menjadi ujung tombak peningkatan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal.
SelengkapnyaMal Pelayanan Publik Kota Padang
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang merupakan wadah bertemunya berbagai layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi. Tempat ini menyediakan layanan yang lebih efisien, mudah, dan nyaman bagi masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik.
MPP menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan professional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang.
Selengkapnya
Layanan Perizinan
OSS
OSS (Online Single Submission) merupakan sistem informasi layanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
SIMBG
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
SKM
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah layanan yang dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
SINOPEN
Sistem Informasi Non Perizinan dan Perizinan Non OSS, dengan aplikasi SINOPEN yang dapat diakses oleh seluruh pemohon dan petugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mudah tidak terbatas ruang dan waktu bisa di akses kapan pun dan dimana saja.
Inovasi Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sangat Baik
Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survei
Berita Terkini
Tim Visitasi Kota Padang Datangi RS Aisyiyah Padang untuk Perpanjangan Izin
Visitasi perpanjangan izin operasional RS Aisyiah Padang, Jl. H. Agus Salim No. 6 Padang oleh Tim Visitasi Rumah Sakit Kota Padang, Kamis (12 November 2026). Tim DPMPTSP Kota Padang dipimpin oleh Syuhadi, dijelaskannya agar admin rumah sakit agar teliti memasukkan dokumen dalam sistem karena masa izin rumah sakit berakhir bulan Desember 2026. Jika terjadi kekeliruan maka prosesnya akan dikembalikan dan harus di ulang kembali. Tim Visitasi Rumah Sakit adalah tim penilai independen atau lintas instansi yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, evaluasi, dan uji kelayakan terhadap kesiapan operasional, fasilitas, serta pemenuhan standar suatu rumah sakit. Tujuan pembentukan tim visitasi izin operasional untuk penilaian pemenuhan komitmen untuk izin operasional baru atau perpanjangan izin operasional rumah sakit. Jika ada kenaikan/perubahan tipe kelas rumah sakit dilakukan untuk memverifikasi lapangan terkait usulan peningkatan atau perubahan kelas rumah sakit (misalnya dari Kelas D ke C, atau Tipe C. Evaluasi mutu dan kerjasama untuk memverifikasi standar pelayanan, keselamatan pasien, atau kredensialing/rekredensialing dengan pihak terkait seperti BPJS Kesehatan. Tim ini bersifat kolaboratif dan biasanya terdiri dari perwakilan beberapa lembaga, antara lain, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Organisasi profesi atau asosiasi perumahsakitan (seperti PERSI/ Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) dan Kementerian Kesehatan (jika diperlukan untuk rumah sakit rujukan atau tingkat provinsi). Penjelasan alur kegiatan dan pemaparan profil/kesiapan oleh pihak rumah sakit (termasuk safety briefing). Pemeriksaan kelengkapan perizinan, administrasi, dan dokumen regulasi terkait. Peninjauan langsung ke berbagai unit layanan (seperti IGD, Rawat Jalan, Kamar Operasi/OK, ICU, Rawat Inap, Instalasi Gizi/Laundry, serta pengelolaan limbah/TPS B3 dan genset). Penyampaian hasil dan berita acara (Exit Conference) pemaparan temuan, catatan perbaikan, serta rekomendasi persetujuan izin atau perubahan kelas. DPMPTSP Kota Padang melaksanakan kegiatan visitasi ke RS Aisyiyah Padang sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha serta pemenuhan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian operasional usaha dengan ketentuan perizinan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang aman, tertib, dan sesuai standar bagi masyarakat. Melalui kegiatan visitasi ini, DPMPTSP Kota Padang terus berkomitmen mendukung kemudahan berusaha serta mewujudkan pelayanan perizinan yang optimal di Kota Padang. Selanjutnya pimpinan rumah sakit memaparkan sejarah Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang (RSU-A Padang) yangberawal dari upaya menghadirkan layanan kesehatan berprinsip Islami bagi masyarakat. Tahun 1966, bermula sebagai Klinik Bersalin untuk menjawab kebutuhan ibu-ibu muslim yang menginginkan tempat persalinan sesuai syariat. Awal 1970-an, Berkembang melalui Yayasan Klinik Bersalin 'Aisyiyah (YKBA) menjadi Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) hingga bertransformasi menjadi Rumah Sakit Bersalin 'Aisyiyah (RSB'A) dengan dukungan luas dari 'Aisyiyah se-Sumatera Barat. Tanggal 16 Oktober 1987, resmi beralih status menjadi Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah (RSU-A) Padang yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, H. Azwar Anas. Dikelola di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah, berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 6 Padang, dan berstatus Rumah Sakit Umum Tipe C dengan beragam layanan spesialis dengan motto santun, ikhlas, peduli dan profesional.
Sekdako Padang Terima Kedatangan Tim PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia
Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, terbuka, dan memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Audiensi dan pemaparan rencana kerja sama pengembangan SPKLU dan BSS di Kota Padang, dibuka oleh Sekdako Padang Raju Mindropa, Kamis (12 Oktober 2026) di Ruang Investasi, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang, Lantai 4, Plaza Andalas. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Padang juga memberikan informasi mengenai ketentuan perizinan berusaha sektor investasi, sekaligus mendorong terciptanya komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan investor. Pemko Padang melalui DPMPTSP mengundang pihak terkait, menindaklanjuti surat Direktur PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia Nomor LOI/JBDTBK-7580/05Nov/2026 tanggal 5 November 2026 perihal Surat Permohonan Audiensi, terkait rencana kerja sama pengembangan infrastruktur kendaraan listrik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Battery Swapping Station (BSS) melalui pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Padang. Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi memaparkan beberapa lokasi yang bisa didirikan Charging Station oleh PT VGreen Global seperti area parkir Balaikota Aie Pacah, Balaikota Padang, Youth Center dan beberapa dinas. Pihak PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia sudah survey beberapa lokasi dimaksud dan pada giat ini sudah menyiapkan bahan paparan mengenai profil perusahaan, rencana pengembangan SPKLU dan BSS, serta skema kerja sama pemanfaatan aset daerah yang diusulkan. Sekdako Padang menerima tim Investor V-Green Indonesia (PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia) merupakan anak perusahaan dari Vingroup dan bagian dari ekosistem kendaraan listrik VinFast yang didirikan pada awal tahun 2025. Dibentuk V-Green untuk mempercepat transisi mobilitas berkelanjutan dan mendukung ekosistem kendaraan listrik VinFast (serta armada taksi Green SM) di Indonesia, jelas Resti. Menurutnya, V-Green berkomitmen menghadirkan puluhan ribu titik pengisian daya (charging points) di berbagai wilayah strategis di Indonesia, termasuk kolaborasi dengan mitra lokal dan lembaga seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dijelaskan Resti, V-Green mengusung prinsip andal (reliable), praktis (convenient), dan cerdas (smart) melalui sistem manajemen stasiun pengisian yang terpusat dan otomatis. Infrastruktur EV menyediakan berbagai tipe stasiun pengisian daya kendaraan listrik mulai dari AC charging hingga fast charging / ultra-fast charging (DC 20 kW hingga 120 kW) dan kabinet penukaran baterai (battery swap), urai Resti. Model kemitraan V-Green ditawarkan peluang kerja sama bisnis, waralaba, atau sewa jangka panjang bagi pemilik properti, lahan, atau mitra strategis untuk pengembangan SPKLU. Resti juga memaparkan, V-Green terintegrasi langsung dengan aplikasi resmi VinFast untuk memudahkan pengguna dalam memantau dan menggunakan titik pengisian. Perangkat Daerah terkait dapat menyiapkan data dan masukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, antara lain mengenai ketersediaan aset daerah, aspek perizinan dan penanaman modal, aspek transportasi, serta aspek tata ruang. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan investasi, membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan Kota Padang yang semakin maju. Audiensi dihadiri oleh Resti Endah mewakili Direksi PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia, Indra Noferi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Fauzan Ibnovi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Yudi Indra Syani, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang dan Kadis Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan. Kegiatan ini menjadi ruang untuk bersilaturahmi, berdiskusi, bertukar informasi, serta menyerap berbagai saran dan masukan terkait perkembangan investasi di Kota Padang.
Pemko Padang Kumpulkan Aplikator Ojol Terkait Kelengkapan Izin
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengumpulkan tiga aplikator ojek online (ojol) yakni Grab, Maxim, dan Gojek untuk membahas kelengkapan perizinan usaha operasional di Kota Padang. Pertemuan yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang itu berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP), Plaza Andalas, Rabu (4/11/2026). Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi mengatakan pertemuan ini untuk meluruskan perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah dan pihak aplikator perihal pemenuhan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). “Sudah kita klarifikasi dan luruskan ya. Sebelumnya ada perbedaan pemahaman. Dimana aplikator menganggap KBLI yang sudah dipenuhi saat ini telah mewakili seluruh kegiatan mereka. Sedangkan dari pemerintah kota menilai aplikator perlu untuk memenuhi KBLI lainnya,” ungkap Fauzan. Dari hasil klarifikasi, diketahui terdapat perbedaan kondisi perizinan dan pembaruan KBLI pada masing-masing aplikator. Maxim diketahui telah mengantongi KBLI terbaru tahun 2025, yakni KBLI 47901 yang mencakup platform digital intermediasi perdagangan eceran. Sementara itu, Grab masih menggunakan KBLI tahun 2020, yakni KBLI 63122 tentang portal web dan platform digital dengan tujuan komersial. Kode tersebut telah mengalami perubahan dalam KBLI 2025 dan dipecah menjadi 33 kode yang lebih spesifik sesuai fungsi ekonomi serta model bisnis. Karena itu, Grab diminta menyesuaikan dan memperbarui perizinannya. Soal Gojek, DPMPTSP masih menunggu dokumen kelengkapan yang diperlukan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Gojek belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh karena belum membawa data KBLI yang dibutuhkan. Pemko Padang akan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas kelengkapan perizinan aplikator tersebut. “Dari tiga Aplikator, hanya Gojek yang belum bisa memberikan penjelasan sampai mana perizinannya. Jadi untuk Gojek akan ada pertemuan lanjutan dalam pembahasan izin operasional ini,” kata Fauzan. Perwakilan tersebut belum dapat memberikan jawaban substantif karena persoalan perizinan dinilai harus dijelaskan oleh pihak manajemen pusat di Jakarta. Mereka menyebut posisi mereka hanya sebagai perwakilan aplikator di daerah. “Maaf ya, kami tidak bisa menjawab karena yang berwenang berbicara soal ini orang pusat. Kami cuma perwakilan di daerah,” ucap perwakilan Maxim. Atribut Driver Masuk Kategori Iklan Pemko Padang juga menyoroti penggunaan logo atau merek aplikator pada kendaraan serta atribut pakaian pengemudi. Penggunaan identitas tersebut dinilai berpotensi masuk dalam kategori iklan berjalan yang memiliki konsekuensi pajak. Namun, persoalan pajak atribut dan logo kendaraan itu belum menghasilkan keputusan final dan masih akan dibahas lebih lanjut. Dari ketiga aplikator, sejauh ini baru Maxim yang tercatat telah mengantongi izin penggunaan logo pada atributnya. “Atribut ojol yang dipakai oleh driver, apakah itu stiker atau jaket, berpotensi masuk dalam kategori iklan yang memiliki konsekuensi pajak. Hal ini sudah kami sampaikan dan perlu untuk pembahasan lanjutan,” kata Fauzan lagi. Pembahasan lainnya menyangkut perlindungan jaminan sosial bagi mitra pengemudi. Dari pembahasan, diketahui masing-masing aplikator telah memiliki skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi dan telah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Pertemuan dengan managemen Aplikator ini merupakan tindak lanjut dari perhatian DPRD Kota Padang terhadap operasional aplikator ojol. Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPRD Kota Padang, Iskandar, menyoroti persoalan kelengkapan izin tersebut dan mendorong agar aplikator memenuhi ketentuan yang berlaku. DPRD Kota Padang sebelumnya juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para aplikator. Dalam rapat tersebut, pihak aplikator diberi waktu dua minggu untuk memenuhi panggilan pada agenda pembahasan berikutnya. Dengan adanya klarifikasi dari DPMPTSP, Pemko Padang berharap seluruh aplikator dapat menyesuaikan kelengkapan perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kota Padang. (*)
Informasi Terkini
🍽️ Mau buka usaha restoran?
Pastikan usaha kamu sudah lengkap PB UMKU-nya! Restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa tempat usaha memenuhi standar kebersihan & sanitasi.
Usaha makanan rumahan? Saatnya naik kelas! 🍱✨
Dengan PB UMKU dan SPP-IRT, produkmu resmi, aman, dan kepercayaan konsumen. Legalitas ini menjadi kunci untuk masuk toko, marketplace, hingga peluang penjualan yang lebih besar. 😎
Berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mal Pelayanan Publik Kota Padang periode September 2025
📊 masyarakat Hasil Survei: Total Responden: 351 Orang Nilai Rata-rata IKM: 91.72 Kategori: SANGAT BAIK (Indeks Mutu Pelayanan A) Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan kepercayaan yang diberikan. Penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di segala aspek, mulai dari persyaratan, kompetensi petugas, fasilitas, hingga penanganan pengaduan.
Lokasi
DPMPTSP Kota Padang
Mal Pelayanan Publik Kota Padang
Ingin Berkunjung ke DPMPTSP Kota Padang?
Jadwalkan kunjungan Anda sekarang dan dapatkan pelayanan terbaik dari kami