DPMPTSP Kota Padang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat dapat menikmati layanan dengan kepastian persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Dengan standar pelayanan yang transparan, mudah, dan akuntabel, DPMPTSP menjadi ujung tombak peningkatan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal.
SelengkapnyaMal Pelayanan Publik Kota Padang
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang merupakan wadah bertemunya berbagai layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi. Tempat ini menyediakan layanan yang lebih efisien, mudah, dan nyaman bagi masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik.
MPP menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan professional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang.
Selengkapnya
Layanan Perizinan
OSS
OSS (Online Single Submission) merupakan sistem informasi layanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
SIMBG
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
SKM
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah layanan yang dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
SINOPEN
Sistem Informasi Non Perizinan dan Perizinan Non OSS, dengan aplikasi SINOPEN yang dapat diakses oleh seluruh pemohon dan petugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mudah tidak terbatas ruang dan waktu bisa di akses kapan pun dan dimana saja.
Inovasi Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sangat Baik
Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survei
Berita Terkini
Pemko Padang Kumpulkan Aplikator Ojol Terkait Kelengkapan Izin
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengumpulkan tiga aplikator ojek online (ojol) yakni Grab, Maxim, dan Gojek untuk membahas kelengkapan perizinan usaha operasional di Kota Padang. Pertemuan yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang itu berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP), Plaza Andalas, Rabu (4/11/2026). Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi mengatakan pertemuan ini untuk meluruskan perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah dan pihak aplikator perihal pemenuhan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). “Sudah kita klarifikasi dan luruskan ya. Sebelumnya ada perbedaan pemahaman. Dimana aplikator menganggap KBLI yang sudah dipenuhi saat ini telah mewakili seluruh kegiatan mereka. Sedangkan dari pemerintah kota menilai aplikator perlu untuk memenuhi KBLI lainnya,” ungkap Fauzan. Dari hasil klarifikasi, diketahui terdapat perbedaan kondisi perizinan dan pembaruan KBLI pada masing-masing aplikator. Maxim diketahui telah mengantongi KBLI terbaru tahun 2025, yakni KBLI 47901 yang mencakup platform digital intermediasi perdagangan eceran. Sementara itu, Grab masih menggunakan KBLI tahun 2020, yakni KBLI 63122 tentang portal web dan platform digital dengan tujuan komersial. Kode tersebut telah mengalami perubahan dalam KBLI 2025 dan dipecah menjadi 33 kode yang lebih spesifik sesuai fungsi ekonomi serta model bisnis. Karena itu, Grab diminta menyesuaikan dan memperbarui perizinannya. Soal Gojek, DPMPTSP masih menunggu dokumen kelengkapan yang diperlukan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Gojek belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh karena belum membawa data KBLI yang dibutuhkan. Pemko Padang akan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas kelengkapan perizinan aplikator tersebut. “Dari tiga Aplikator, hanya Gojek yang belum bisa memberikan penjelasan sampai mana perizinannya. Jadi untuk Gojek akan ada pertemuan lanjutan dalam pembahasan izin operasional ini,” kata Fauzan. Perwakilan tersebut belum dapat memberikan jawaban substantif karena persoalan perizinan dinilai harus dijelaskan oleh pihak manajemen pusat di Jakarta. Mereka menyebut posisi mereka hanya sebagai perwakilan aplikator di daerah. “Maaf ya, kami tidak bisa menjawab karena yang berwenang berbicara soal ini orang pusat. Kami cuma perwakilan di daerah,” ucap perwakilan Maxim. Atribut Driver Masuk Kategori Iklan Pemko Padang juga menyoroti penggunaan logo atau merek aplikator pada kendaraan serta atribut pakaian pengemudi. Penggunaan identitas tersebut dinilai berpotensi masuk dalam kategori iklan berjalan yang memiliki konsekuensi pajak. Namun, persoalan pajak atribut dan logo kendaraan itu belum menghasilkan keputusan final dan masih akan dibahas lebih lanjut. Dari ketiga aplikator, sejauh ini baru Maxim yang tercatat telah mengantongi izin penggunaan logo pada atributnya. “Atribut ojol yang dipakai oleh driver, apakah itu stiker atau jaket, berpotensi masuk dalam kategori iklan yang memiliki konsekuensi pajak. Hal ini sudah kami sampaikan dan perlu untuk pembahasan lanjutan,” kata Fauzan lagi. Pembahasan lainnya menyangkut perlindungan jaminan sosial bagi mitra pengemudi. Dari pembahasan, diketahui masing-masing aplikator telah memiliki skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi dan telah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Pertemuan dengan managemen Aplikator ini merupakan tindak lanjut dari perhatian DPRD Kota Padang terhadap operasional aplikator ojol. Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPRD Kota Padang, Iskandar, menyoroti persoalan kelengkapan izin tersebut dan mendorong agar aplikator memenuhi ketentuan yang berlaku. DPRD Kota Padang sebelumnya juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para aplikator. Dalam rapat tersebut, pihak aplikator diberi waktu dua minggu untuk memenuhi panggilan pada agenda pembahasan berikutnya. Dengan adanya klarifikasi dari DPMPTSP, Pemko Padang berharap seluruh aplikator dapat menyesuaikan kelengkapan perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kota Padang. (*)
NIB ON THE SPOT di Pasar Raya Padang
Rabu, 4 November 2026, DPMPTSP Kota Padang kembali menghadirkan layanan NIB ON THE SPOT di Pasar Raya Padang sebagai bentuk komitmen dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan serta kemudahan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat, mudah, dan tanpa ribet. Legalitas usaha menjadi langkah awal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih besar. Terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang telah memanfaatkan layanan ini. Mari wujudkan UMKM yang legal, maju, dan berdaya saing bersama DPMPTSP Kota Padang. #DPMPTSPKotaPadang #NIBOnTheSpot #OSSRBA #UMKMNaikKelas #LegalitasUsaha PelayananPublik KotaPadang PadangMaju InvestasiPadang
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN PADANG SELATAN
Padang Selatan - Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan air minum bagi masyarakat, DPMPTSP Kota Padang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum di Kecamatan Padang Selatan, Selasa (2/11/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan berusaha, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta memperhatikan standar kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat. Melalui pembinaan dan pengawasan ini, diharapkan para pelaku usaha semakin memahami pentingnya tertib perizinan dan pengelolaan depot air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPMPTSP Kota Padang terus berkomitmen mendorong terciptanya usaha yang tertib, berkualitas, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. 💧 Air Bersih, Usaha Tertib, Masyarakat Sehat! \#DPMPTSPKotaPadang #PemkoPadang #DepotAirMinum #PadangSelatan #PembinaanUsaha #PengawasanUsaha #PerizinanBerusaha #PelayananPublik #KotaPadang
Informasi Terkini
🍽️ Mau buka usaha restoran?
Pastikan usaha kamu sudah lengkap PB UMKU-nya! Restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa tempat usaha memenuhi standar kebersihan & sanitasi.
Usaha makanan rumahan? Saatnya naik kelas! 🍱✨
Dengan PB UMKU dan SPP-IRT, produkmu resmi, aman, dan kepercayaan konsumen. Legalitas ini menjadi kunci untuk masuk toko, marketplace, hingga peluang penjualan yang lebih besar. 😎
Berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mal Pelayanan Publik Kota Padang periode September 2025
📊 masyarakat Hasil Survei: Total Responden: 351 Orang Nilai Rata-rata IKM: 91.72 Kategori: SANGAT BAIK (Indeks Mutu Pelayanan A) Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan kepercayaan yang diberikan. Penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di segala aspek, mulai dari persyaratan, kompetensi petugas, fasilitas, hingga penanganan pengaduan.
Lokasi
DPMPTSP Kota Padang
Mal Pelayanan Publik Kota Padang
Ingin Berkunjung ke DPMPTSP Kota Padang?
Jadwalkan kunjungan Anda sekarang dan dapatkan pelayanan terbaik dari kami